DISDUKCAPIL MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN TP PKK DAN DELAPANJ RUMAH SAKIT

Rabu, 11 Mei 2016 | 12:57:16

Untuk mensuskseskan tertib administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purworejo melakukan perjanjian kerjasama dengan TP PKK dan delapan rumah sakit. Perjanjian itu dituangkan melalui penandatangan MoU antara Kepala Disdukcapil Sukmo Widi Harwanto SH MM dengan Ketua TP PKK Fatimah Verena Prihastyari SE, dan delapan Direktur Rumah Sakit di Purworejo yakni RSUD dr.Tjitrowardojo, RSU PKU Muhammadiyah, RSU Aisyiyah, RSU Purwa Husada, RSU Palang Biru, RSIA Ananda, RSIA Kasih Ibu, dan RSIA Permata.

 

Penandatanganan yang dirangkai dengan sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut, dibuka  Wakil Bupati Yuli Hastuti SH, di aula lantai II Disdukcapil pada Senin (9/5). Hadir pula Kepala Dinkes Dr Kuswantoro MKes, staf Ahli Bupati DR Ahmad Kasinu MPd, Kepala UPTD Puskesmas dan Ketua TP PKK kecamatan se akabupaten Purworejo, serta IBI Purworejo.

Dalam sambutannya Yuli Hastuti mengapresiasi dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai upaya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat utamanya terkait administrasi kependudukan, supaya bisa terlaksana dengan baik dan memuaskan. Dikatakan Wabup, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pada hakikatnya pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk. Semua warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak-hak mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah. Pelaksanaan administrasi kependudukan telah mempunyai landasan hukum yang kuat dan pedoman teknis yang cukup lengkap. “Akan tetapi regulasi  yanga ada tidak akan bermanfaat dan berguna apabila tidak diimplementasikan oleh pemerintah, dalam konteks administrasi kependudukan,” paparnya.

Wabup berharap, melalui kegiatan ini masyarakat Kabupaten Purworejo juga memiliki pemahaman yang memadai mengenai haknya sebagai warga Negara, dalam arti hak memperoleh akta autentik terkait dokumen kependudukan. Selain itu juga menumbuhkan kesadaran yang tinggi dalam hal kepengurusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, karena erat hubungannya dengan setiap aktifitas kehidupan di Indonesia seperti kepengurusan surat-surat, pemilihan umum dan sebagai upaya kewaspadaan kewilayahan serta pencegahan aksi terorisme. Di sisi lain, dengan kerjasama yang baik antara berbagai pihak terkait ini, diharapkan masyarakat akan semakin mudah memperoleh dokumen-dokumen kependudukan yang dibutuhkan.

Wabup Yuli Hastuti juga mengajak SKPD-SKPD yang lain untuk melakukan hal yang sama melibatkan TP PKK, karena PKK menjangkau sampai ke tingkat bawah di dasa wisma. “Pasti PKK dalam melakukan pendataan bisa akurat, karena saya pernah mendampingi Bapak sebagai TP PKK,” harapnya.

Sementara itu Sukmo Widi Harwanto mengatakan pelaksanaan perjanjian kerjasama bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian, pengenalan program penerbitan kartu identitas anak, juga untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme tata cara penerbitan dokumen kependudukan. Pelayanan ini sesuai dengan dengan kebijakan paket ekonomi XII pemerintahan Jokowi yang mengamanatkan optimalilsasi pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur pelayanan. “Sehingga mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan tanpa melalui proses yang berbelit-belit,” jelasnya.