PEMERINTAH DAERAH HARUS FOKUS DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Rabu, 26 April 2017 | 14:29:33

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah.”Inilah tujuan utama otonomi daerah yang harus menjadi prioritas kebijakan daerah pada setiap Pemerintah Daerah di Indonesia,” tandasnya.

Hal itu merupakan isi dari sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dibacakan Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH, saat menjadi Irup dalam upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 21 di Halaman Setda Kabupaten Purworejo, Selasa (25/4). Turut mengikuti upacara, FKPD dan Kepala OPD se Kabupaten Purworejo.

Mendagri juga meminta kepada setiap Pemerintah Daerah harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai, seraya mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.Tema Hari Otonomi Daerah ke 21 Tahun 2017 adalah "Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government". Salah satu makna pokok yang terkandung dalam tema itu yakni, upaya peningkatan kinerja pelayanan publik harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau electronic-government.

Ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis electronic-government, membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur Pemerintah Daerah.

Diharapkan upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis electronic-government, akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan aparatur pemerintah daerah yang bersih.

Lebih jauh Mendagri mengatakan, saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang mengembangkan "Program Smart City atau Kota Pintar". Program itu bertujuan untuk mendorong setiap Pemerintah Daerah agar mengembangkan electronic-government dalam penyediaan pelayanan publik.

Terkait dengan Program Smart City itu, juga dikembangkan "Program City Branding atau Pencitraan Kota" untuk mendorong setiap Pemda Kota memprioritaskan program pembangunan pada sektor tertentu, sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat yang berbasis electronic-government.

”Program-program tersebut merupakan bentuk fasilitasi Pemerintah Pusat untuk mendorong pemerintah    Daerah    dalam    meningkatkan    kinerja pelayanan publik,” kata Tjahjo Kumolo.

Diharapkan kinerja pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah senantiasa meningkat dari waktu ke waktu, baik pelayanan publik untuk kepentingan warga negara maupun pelayanan publik untuk kepentingan dunia usaha. Baik melalui pelayanan perijinan dalam rangka kemudahan berusaha, peningkatan investasi, dan peningkatan daya saing daerah.