PROGRAM HARAPAN KELUARGA UNTUK UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Rabu, 18 Mei 2016 | 14:09:25

Upaya pengentasan kemiskinan terus digalakkan, diantaranya program yang dilaksanakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kabupaten Purworejo melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk menumbuhkan pemberdayaan warga sasaran PKH, Dinsosnakertrans memberikan bantuan peralatan untuk melakukan usaha. Yakni diberikan kepada lima Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH).

Lima kelompok penerima bantuan tersebut antara lain KUBE PKH Rukun Sejahtera Desa Tlogosono Kecamatan Gebang menerima bantuan berupa satu paket alat usaha penggemukan kambing jantan, pembuatan besek, dan menanam jahe. KUBE PKH Tunas Kelurahan Cangkrepkidul Kec.Purworejo berupa satu paket alat usaha warung kelontong, KUBE PKH Mekar Jaya Desa Ketangi Kec.Purwodadi berupa satu paket alat lat usaha serba ada, KUBE PKH Maju Bersama Desa Sambeng Kec.Bayan berupa satu paket alat usaha warung sembako, dan KUBE PKH Mawar Desa Brunorejo Kecamatan Bruno menerima bantuan berupa satu paket alat usaha pembuatan telur asin.

Sejumlah peralatan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH pada Rapat koordinasi PKH, di Gedung Wiloso Muda Mudi Purworejo pada Selasa (17/5). Hadir pula Dirjen Sosial Keluarga Kemensos RI Agustinus Sunarman, Kepala Bidang bantuan dan jaminan social Dinsos Provinsi Jawa Tengah Farid WD S.Sos MM, Kepala Dinsosnakertrans Drs.Sutrisno MSi Kabid pemerintahan dan sosbud Dra.Nur Hidayati MM, dan dinas instansi terkait.

Wakil Bupati Yuli Hastuti SH dalam sambutannya mengatakan, PKH merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang di kembangkan oleh pemerintah untuk membantu rumah tangga sangat miskin mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Keluarga sangat miskin (KSM) yang menjadi sasaran PKH, merupakan bagian nyata dari kehidupan masyarakat. Keberadaan mereka memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. “Kondisi  sosial ekonomi mereka yang kurang layak, menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian lebih, terutama aksesibilitas bagi mereka untuk mewujudkan persamaan kesempatan dan hak di segala bidang kehidupan,” tandasnya.

Dikatakan Wabup, tahun 2016 ini ada 14.108  keluarga yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo yang menerima bantuan PKH, dengan jumlah total anggaran sebesar Rp 26 milyar lebih. Mudah-mudahan anggaran tersebut dapat disalurkan di digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Pada jaman materialisme seperti sekarang ini, orang sering mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang gratis. “Meski demikian, saya berharap para pihak yang terkait dengan PKH merupakan orang-orang yang memiliki jiwa sosial tinggi, sehingga tidak semata-mata melihat sesuatu berdasarkan orientasi keuntungan semata (profit oriented). Keberhasilan program PKH ini tergantung dari peran kita semua, sehingga nantinya diharapkan program ini dapat dikawal dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu Drs.Sutrisno MSi mengatakan, tujuan pelaksanaan Rakor PKH untuk membangun kesepakatan konsep dalam pelaksanaan PKH diantara para pelaku, dan teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pelaku PKH dalam menjalankan peran dan fungsi dalam pelaksanaan PKH. Sedangkan pemberian bantuan  untuk Tahap I Pemkab memberikan bantuan alat usaha untuk 5 KUBE PKH, yang diharapkan KSM peserta PKH dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui kegiatan usaha yang dilakukan pada kelompok tersebut.

Menurut Sutrisno, PKH di Kabupaten Purworejo telah dilakukan sejak tahun 2012. Untuk tahun 2016 ini, Pemkab melaksanakan pendampingan kegiatan PKH dengan anggran sebesar Rp.727.896.000. Sedangkan output kegiatan Rakor ini diharapkan, teridentifikasinya permasahan pelaksanaan PKH dilapangan, juga terpecahnya permasalahan yang terkait pelaksanaan PKH, dan pemaparan kegitan PKH 2016, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar.

Rakor yang berlangsung sehari tersebut, melibatkan 150 peserta terdiri SKPD yang terkait dengan PKH, PT Pos, RSUD, BPJS Kesehatan, Kepala Desa, Kepala sekolah, Pendamping dan operator PKH, serta KSM PKH.